 |
| Personil TNI melakukan pembongkaran keramba warga di Dusun Sualan, Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Jumat (22/7/2016) |
Pembersihan KJA ini sudah dilakukan sejak Rabu (20/7/2016) dan akan berlangsung hingga Senin (25/7/2016). Dalam pembersihan ini, Bupati Simalungun JR Saragih menurunkan 600 TNI dan polisi di hari pertama pembersihan dan semakin berkurang di hari-hari berikutnya.
"Khususnya di Parapat harus nol dari KJA. Kita akan menata dan Rabu (20/7/2016) 50 persen KJA kita bubarkan (bersihkan) dari Danau Toba. 50 persen lagi untuk mengumpulkan ikannya dan kita kasih batas waktu kepada pemilik sampai tanggal 25/7/2016 KJA harus nol dari Danau Toba ini,” kata JR Saragih saat mendatangi para peternak ikan di Dusun Sualan, Kamis lalu.
Program pembersihan KJA ini pertama kali diketahui warga Sualan pada Kamis (14/7/2016) ketika Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun, Pardomuan Sijabat datang memberitahukan bahwa KJA di Sualan akan ditertibkan.
Selasa (19/7/2016) JR Saragih mendatangi Sualan untuk menyampaikan akan dilakukan pembersihan KJA di Sualan. Menurut warga, dalam pertemuan ini mereka belum ada kata sepakat tentang teknis penertiban, namun Rabu (20/7/2016) JR Saragih menurunkan TNI dan lolisi yang membuat warga tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
"Bupati datang menyampaikan bahwa keramba kami dibersihkan untuk menyambut kedatangan kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 29 Juli 2016. Dan kedatangan Jokowi pada Agustus. Kami belum sepakat teknisya, aparat sudah memaksa kami melakukan pembongkaran," ujar M Sidabutar, salah seorang warga Sualan.
Tenggang waktu pembersihan itu cukup membuat para warga pemilik KJA kewalahan dan merasa dirugikan Pemkab Simalungun. Ini karena mereka masih memiliki investasi dalam KJA tersebut.
"Kami sebenarnya setuju dengan program pembersihan Danau Toba ini. Hanya diberilah waktu buat kami. Jangan langsung main bongkar saja seperti ini," ujar Berkat Lubis, warga Sualan pemilik KJA.
Kata Berkat mereka tidak mungkin langsung membongkar KJA yang berisi ikan-ikan kecil, karena tidak tau akan diual kemana. "Kalau yang masih kecil ikannya, gak mungkinlah kami jual. Makanya diberikanlah kiranya waktu hingga ikan kecil ini siap dipanen," ujarnya.
Ia juga menyampaikan, jika memang tidak ada lagi toleransi waktu, meminta supaya Pemka Simalungun memberikan ganti rugi atas modal yang mereka keluarkan untuk KJA tersebut.
"Kalau memang tidak bisa lagi. Kami mau diganti rugi. Modal kami sudah masuk sebesar Rp 6 juta per KJA. Ini belum biaya pakan yang sudah kami keluarkan untuk ikan-ikan ini," ujarnya.
Pastor Hilarius Kemit, OFMCap, Direktur JPIC Kapusin Medan, yang mengikuti permasalahan pembongkaran KJA di Sualan, mengkritik kebijakan JR Saragih yang melibatkan TNI dan polisi dalam penertiban ini. Menurutnya JR Saragih adalah pemimpin pengecut karena tidak melakukan keadilan dalam penertiban KJA.
"Pembongkaran yang melibatkan ratusan petugas gabungan personil Polres, Sat Pol PP dan TNI tersebut sungguh menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membangun dialog dengan masyarakat lokal dan lebih mengedepankan kuasa dan sikap arogan sebagai pemimpin," ujar Hilarius.
Kata Hilarius, masyarakat lokal harus menjadi subyek pembangunan. Bukan malah mengorbankan masyarakat lokal demi kelestarian dan kelanggengan para investor.
"Investasi terbesar dari sebuah pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan investor dan kemiskinan masyarakat lokal. Semoga dalam waktu dekat perusahaan-perusahaan besar pemasok limbah ke Danau Toba kita saksikan ditutup secara permanen dan dituntut bertangungjawab untuk memulihkan kelestarian Danau Toba yang telah tercemar akibat ulah mereka," ujarnya.
Sementara itu, Pardomuan Sijabat saat bertemu dengan Crisma A Albandjar, Staf Khasus Kepala Staf Kepresidenan yang mendapat pengaduan warga terkait adanya tindakan pembersihan KJA ini, seperti ketakutan saat dicecar pertanyaan. Ini atas tindakannya kepada KJA warga di Sualan tersebut.
Pertanyaan Crisma terkait kenapa dilakukan pembersihan kepada KJA warga tanpa solusi? tidak bisa dijawab Pardomuan. Dia terlihat pucat dan terkesan menutup-nutupi apa yang terjadi di masyarakat kepada Crisma.(tribunnews)
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda Disini :